WebContoh pajak langsung adalah : PPh, PBB. 2. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Penjualan, PPN/.pajak pertambahan nilai , PPn … WebPemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, maka bersama ini kami: Wajib Pajak : NPWP : Alamat : mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan bukti pemotongan PPh yang bersifat final menjadi bukti pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa konstruksi atas …
Tarif PPh Final Sektor Jasa Konstruksi Turun, Simak Rinciannya
WebApr 6, 2014 · penjelasan UU PPh pasal 4 ayat 2: objek, subjek, tarif dan perhitungan. semoga bermanfaat :) ... Penghitungan Pajak PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi untuk proyek pembuatan gedung kantor Tanggal 21 Desember Tahun 2012 adalah sebagai berikut : Nilai Proyek 220.000.000 Objek PPh Pasal 4 Ayat (2) (100/110 x 220.000.0000) … WebMar 17, 2024 · Rencana penurunan tarif PPh final jasa konstruksi tertuang dalam RPP tentang Perubahan Kedua Atas PP 51/2008. RPP ini berada dalam lampiran Keppres. ... bau velha bahia
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi Dan Jasa ...
WebBalas. Per Halaman. 25. Data 1-25 dari total 49 Data. oleh noname pada 29 Dec 2016 Pukul 21:22. 0 Orang Menyukai ini. Komentar. oleh Wiratama pada 18 Jan 2024 Pukul 03:09. 0 Orang Menyukai ini. WebTarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut: 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil; 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha; WebDec 30, 1996 · memberikan Bukti Pemotongan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan jasa konsultan (Final) kepada orang atau badan pemberi jasa pada saat dilakukannnya pemotongan Pajak Penghasilan; c. menyetorkan Pajak Penghasilan yang telah dipotong dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke bank persepsi atau … bauverordnung kanton bern